Pemain Industri Crypto Membutuhkan Kepastian Regulasi

Industri cryptocurrency dikejutkan dengan RUU Penguatan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

RUU P2SK mempertanyakan posisi regulasi dan pengelolaan cryptocurrency di Indonesia kepada publik dan pemangku kepentingan di industri kripto.

Albert Indy Hartanto, Director of Government Relations Tokocrypto, mengatakan pelaku industri kripto membutuhkan kepastian regulasi di Indonesia. Untuk saat ini, Tokocrypto masih menyelidiki isi dan teks undang-undang PPSK, mengingat peraturan tersebut masih menjadi perdebatan antar instansi.

“Sebagai pelaku industri, kami hanya membutuhkan kepastian regulasi yang dapat melindungi dan mendorong perkembangan ekosistem kripto Indonesia yang sehat,” kata Andy dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Minggu (16 Oktober 2022).

Endy menambahkan, pelaku komersial akan selalu mendukung upaya pemerintah sebagai regulator untuk semakin memperkuat ekosistem industri kripto. Hal ini sebagai bentuk mendukung pertumbuhan industri kripto dalam negeri yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengaku terus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk berdiskusi tentang penerbitan regulasi yang tepat dan mengedepankan prinsip-prinsip pemerataan. Ini akan berdampak positif pada industri cryptocurrency yang sedang berkembang.

“Tokocrypto mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu mendukung dan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik yang mengutamakan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya saat ini, Tokocrypto tetap mematuhi peraturan Bappebti mengacu pada tindak lanjut surat Menko Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 tentang implementasi. Rapat koordinasi pengelolaan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di Indonesia.

Di Indonesia, aset kripto saat ini dilarang sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai sarana investasi yang dapat didaftarkan sebagai komoditas. Sekretaris Perdagangan kemudian akan mengatur aset kripto dan mencantumkannya sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka.

“Perlu diingat bahwa potensi investasi secara finansial besar dan, jika diblokir, akan mempengaruhi jumlah investasi (aliran modal) yang akan keluar karena konsumen mencari pasar untuk melegalkan perdagangan crypto. tetap di sini.

Originally posted 2022-10-17 18:34:47.